Jemarimu.id – Blockchain sebagai revolusi digital telah membuka gerbang bagi inovasi yang tak terbayangkan sebelumnya, salah satunya adalah smart contract. Kontrak pintar, atau smart contract, adalah program komputer yang secara otomatis menjalankan, mengontrol, atau mendokumentasikan peristiwa dan tindakan yang relevan secara hukum sesuai dengan persyaratan perjanjian.
Ditempatkan di atas teknologi blockchain, ia menawarkan efisiensi, transparansi, dan keamanan yang belum pernah ada. Namun, di balik janji-janji revolusionernya, smart contract juga membawa risiko hukum yang perlu diurai, terutama dalam konteks hukum Indonesia yang masih terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Pengertian dan Cara Kerja Smart Contract
Sebelum menyelami lebih jauh mengenai risiko hukum smart contract, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu kontrak pintar dan bagaimana ia beroperasi. Bayangkan, kamu mengkodekan sebuah perjanjian ke dalam barisan program, tidak hanya menuliskannya di atas kertas.
Ketika kondisi-kondisi yang telah tersepakati terpenuhi, program tersebut secara otomatis akan mengeksekusi kewajiban-kewajiban yang ada, tanpa perlu intervensi pihak ketiga.
Misalnya, dalam sebuah kontrak jual beli properti, jika pembayaran telah penjual terima, smart contract dapat secara otomatis memindahkan kepemilikan aset digital terkait. Semua transaksi ini tercatat secara permanen dan tidak dapat beruubah di dalam blockchain.
Peluang Smart Contract di Indonesia: Efisiensi dan Transparansi
Penerapan smart contract di Indonesia menawarkan berbagai peluang yang menjanjikan. Pertama, efisiensi transaksi akan meningkat drastis. Proses-proses yang sebelumnya memakan waktu dan biaya, seperti verifikasi dokumen atau mediasi pihak ketiga, dapat terotomatisasi. Kita bisa membayangkan proses pendaftaran properti yang lebih cepat, penyaluran dana pinjaman yang instan, atau bahkan sistem pemungutan suara yang transparan.
Kedua, transparansi dan akuntabilitas menjadi nilai jual utama. Karena semua transaksi tercatat di blockchain yang bersifat publik dan tidak dapat berubah, potensi penipuan atau manipulasi dapat terminimalisir. Ini sangat relevan untuk Indonesia yang masih berjuang mengatasi masalah korupsi dan birokrasi. Dengan smart contract, setiap pihak dapat melihat dan memverifikasi jalannya kontrak, menciptakan ekosistem bisnis yang lebih jujur dan terpercaya.
Ketiga, akses terhadap layanan hukum dan keuangan bisa menjadi lebih inklusif. Bagi individu atau usaha kecil yang mungkin kesulitan mengakses layanan konvensional, smart contract dapat menawarkan solusi yang terjangkau dan mudah mereka akses.
Tantangan Hukum Smart Contract di Indonesia
Meskipun menjanjikan, implementasi smart contract di Indonesia menghadapi berbagai tantangan hukum yang kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah legalitas dan keberlakuan smart contract di bawah hukum positif Indonesia. Apakah sebuah smart contract dapat kita anggap sebagai kontrak yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)? KUH Perdata mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan kausa yang halal.
Daftar Broker Forex
Daftar Market Kripto
Investasi dan trading berisiko tinggi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Keputusan investasi adalah tanggung jawab Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul.
